Portal Informasi Terbaik

DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Berikut 10 Substansi Penting yang Disepakati

RUU Perampasan Aset

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mencapai tahap penting di DPR. Komisi III DPR RI menyetujui hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) pada Rabu, 18 November 2026. Rancangan aturan tersebut selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan terdapat 10 pokok pengaturan yang telah disepakati dalam pembahasan bersama pemerintah. Materi tersebut mencakup prinsip hukum, jenis tindak pidana, mekanisme perampasan aset, perlindungan pihak ketiga, hingga pengawasan terhadap pengelolaan barang rampasan.

Penyelesaian pembahasan ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan regulasi yang telah lama menjadi perhatian publik. RUU tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi dan kejahatan lain yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Selesainya pembahasan di Komisi III bukan berarti RUU Perampasan Aset sudah resmi berlaku sebagai undang-undang. Masih terdapat tahapan pembicaraan tingkat II di rapat paripurna sebelum proses pengesahan dan pengundangan.

DPR Selesaikan Pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah

Panja Komisi III DPR menyelesaikan pembahasan naskah RUU melalui 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM merupakan daftar persoalan, usulan perubahan, dan materi yang perlu dibahas dalam proses penyusunan sebuah rancangan undang-undang.

Dari total tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap. Kemudian terdapat 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bahasa atau susunan pasal. Sejumlah materi juga mengalami penyesuaian substansi untuk memperjelas ruang lingkup dan mekanisme hukum yang akan digunakan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja turut menggali masukan masyarakat dan para ahli selama proses pembahasan. Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkaya materi RUU sebelum dibawa ke tahap berikutnya.

Judul RUU Mengalami Perubahan

Salah satu perubahan penting terdapat pada nomenklatur atau judul rancangan aturan. Judul yang sebelumnya dikenal sebagai RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana berubah menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perubahan tersebut memperjelas fokus pengaturan yang dibahas DPR. Perampasan aset tidak hanya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat menjangkau jenis kejahatan lain yang memenuhi kriteria dalam rancangan aturan.

Ini 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi hasil pembahasan Panja Komisi III. Materi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari prinsip hukum hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset.

Berikut rincian sepuluh poin yang telah disepakati dalam pembahasan tingkat pertama.

1. Judul, Prinsip, dan Asas Hukum

Poin pertama mengatur perubahan judul, prinsip, serta asas hukum dalam mekanisme perampasan aset. Pembahasan ini menekankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip proporsionalitas diperlukan agar tindakan perampasan tidak dilakukan secara berlebihan. Aset yang menjadi objek tindakan harus memenuhi ketentuan hukum dan memiliki hubungan yang relevan dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan.

Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan tanggung jawab setiap lembaga yang terlibat. Perlindungan HAM juga menjadi bagian penting agar mekanisme tersebut tidak mengabaikan hak pemilik aset maupun pihak lain yang memiliki kepentingan sah.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana, Jenis, Nilai, dan Kriteria Aset

Poin kedua membahas jenis tindak pidana serta kriteria aset yang dapat dikenai mekanisme perampasan. Cakupannya tidak hanya terbatas pada korupsi, tetapi juga tindak pidana lain yang memenuhi persyaratan dalam rancangan aturan.

Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya mencakup investasi bodong serta perdagangan saham bodong yang menimbulkan kerugian bagi banyak korban.

Pengaturan nilai dan kriteria aset menjadi penting untuk menentukan objek yang dapat diproses. Dengan demikian, mekanisme perampasan tidak seharusnya diterapkan tanpa batasan yang jelas.

Cakupan ini juga memiliki kaitan dengan perkembangan kejahatan digital. Modus penipuan semakin beragam, sementara aset hasil kejahatan dapat berpindah melalui rekening, instrumen investasi, maupun bentuk kekayaan lainnya.

3. Ancaman Pidana terhadap Pelaku Tetap Berlaku

Poin ketiga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan tetap dapat diterapkan sesuai jenis tindak pidana yang terbukti dilakukan.

Dalam pembahasan tersebut, ancaman pidana termasuk hukuman mati tetap ditegaskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, mekanisme pengembalian atau perampasan aset tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pemidanaan.

Kedua mekanisme tersebut memiliki tujuan berbeda. Pemidanaan berhubungan dengan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana, sedangkan perampasan aset berfokus pada pemulihan atau pengambilalihan kekayaan yang memenuhi kriteria hukum.

Pemisahan fungsi ini menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan regulasi. Penegakan hukum diharapkan dapat menangani pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan aset yang berkaitan dengan kejahatan.

4. Prosedur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Poin keempat menjadi salah satu materi paling penting karena membahas mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme tersebut memungkinkan proses perampasan aset dilakukan melalui prosedur hukum tertentu tanpa harus menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap seseorang. Namun, hal ini bukan berarti aparat dapat mengambil kekayaan masyarakat secara sepihak.

Rancangan pengaturan mencakup tahapan penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan hakim, hingga pelaksanaan putusan.

Keterlibatan pengadilan menjadi bagian penting untuk memastikan proses berjalan melalui mekanisme hukum. Pembagian kewenangan juga diperlukan agar setiap lembaga memahami tugas dan batas tanggung jawabnya.

Pengaturan ini menjadi perhatian karena perampasan tanpa putusan pidana harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas. Perlindungan terhadap hak pemilik aset serta kesempatan untuk menyampaikan keberatan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

5. Perlindungan bagi Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Poin kelima memberikan perhatian terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan aset yang sedang diproses. Pihak ketiga beriktikad baik merupakan orang atau badan yang memiliki kepentingan sah dan tidak terlibat dalam tindak pidana yang menjadi dasar perampasan.

Contohnya dapat berupa seseorang yang membeli kendaraan atau properti melalui transaksi yang sah, tetapi kemudian aset tersebut diketahui berkaitan dengan perkara pidana pihak lain.

Dalam situasi seperti itu, perlindungan hukum menjadi penting. Pemilik atau pihak yang memiliki hak sah harus memperoleh kesempatan untuk menyampaikan bukti dan menjelaskan dasar kepemilikan aset.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang. Prinsip ini diperlukan agar proses perampasan tidak mengabaikan hak pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

6. Pengembalian Aset kepada Korban Tindak Pidana

Poin keenam mengatur upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana. Materi ini menjadi relevan karena kerugian akibat kejahatan tidak hanya dirasakan negara, tetapi juga masyarakat dan individu.

Dalam perkara penipuan investasi, misalnya, korban dapat kehilangan tabungan atau dana yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Ketika aset hasil kejahatan berhasil ditemukan, mekanisme pemulihan perlu memperhatikan kemungkinan pengembalian kepada pihak yang mengalami kerugian.

Selain pengembalian kepada korban, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik sesuai ketentuan yang nantinya berlaku.

Pengaturan ini diharapkan memberikan perhatian lebih besar terhadap pemulihan kerugian. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pengambilalihan aset, tetapi juga perlu mempertimbangkan pihak yang terdampak langsung oleh tindak pidana.

7. Pengelolaan Aset Harus Profesional dan Akuntabel

Poin ketujuh membahas pengelolaan aset yang telah dikenai tindakan hukum. Aset tersebut perlu ditangani secara profesional agar nilainya tidak menurun atau menimbulkan persoalan baru selama proses berlangsung.

Pengaturan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Setiap jenis aset memiliki karakteristik berbeda. Kendaraan membutuhkan perawatan, properti memerlukan pengamanan dan pemeliharaan, sedangkan barang yang mudah rusak membutuhkan penanganan khusus.

Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan nilai barang turun sebelum proses hukum selesai. Karena itu, diperlukan badan atau lembaga berkompeten yang memiliki tugas dan kewenangan jelas.

Akuntabilitas juga diperlukan dalam proses penjualan aset. Nilai transaksi, prosedur pelelangan, serta pihak yang bertanggung jawab perlu dapat ditelusuri untuk mencegah manipulasi harga.

8. Pengawasan oleh Badan Independen

Poin kedelapan mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset. Pengawasan tersebut diarahkan untuk melibatkan badan yang independen.

Keberadaan pengawas diperlukan karena proses perampasan aset melibatkan kewenangan yang cukup besar. Mulai dari penelusuran hingga pengelolaan barang rampasan, setiap tahapan membutuhkan mekanisme kontrol yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan independen juga berkaitan dengan transparansi. Masyarakat perlu memiliki kepastian bahwa aset yang dikelola tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Namun, bentuk kelembagaan, komposisi, serta rincian kewenangan pengawas tetap harus dilihat dalam rumusan akhir pasal. Penyebutan pengawasan independen dalam pokok pembahasan belum otomatis menjelaskan seluruh desain kelembagaannya.

9. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Aparat

Poin kesembilan menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset. Pengaturan ini menjadi penting karena aparat penegak hukum memiliki peran dalam proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan pengajuan permohonan kepada pengadilan.

Kewenangan tersebut harus disertai batasan dan mekanisme pengawasan. Tanpa prosedur yang jelas, tindakan terhadap aset berpotensi menimbulkan sengketa atau merugikan pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana.

Prinsip akuntabilitas dan perlindungan HAM menjadi landasan untuk mengurangi risiko tersebut. Setiap tindakan perlu memiliki dasar hukum, dokumentasi, serta jalur pemeriksaan yang dapat diuji.

Pengaturan ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Perampasan aset seharusnya menjadi instrumen pemulihan hasil kejahatan, bukan sarana untuk mengambil alih kekayaan secara sewenang-wenang.

10. Digitalisasi Pengelolaan Aset

Poin kesepuluh menempatkan teknologi dan sistem informasi sebagai bagian dari pengelolaan aset. Digitalisasi diharapkan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi.

Penggunaan sistem informasi dapat mendukung pencatatan aset, dokumentasi status hukum, pemantauan penyimpanan, serta pelaporan pengelolaan. Data yang tersusun dengan baik juga dapat memudahkan pengawasan terhadap perubahan kondisi dan nilai aset.

Digitalisasi berpotensi mengurangi kesalahan administrasi dan mempercepat koordinasi antarlembaga. Namun, penerapannya tetap membutuhkan standar keamanan data dan pembatasan akses agar informasi sensitif tidak disalahgunakan.

Sistem digital juga perlu dilengkapi mekanisme audit. Dengan begitu, setiap perubahan data dan tindakan terhadap aset dapat ditelusuri oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Apa Arti Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana?

Istilah non-conviction based asset forfeiture menjadi salah satu materi yang paling banyak mendapat perhatian dalam pembahasan RUU ini. Konsep tersebut merujuk pada mekanisme perampasan aset melalui proses hukum yang tidak selalu mensyaratkan adanya putusan pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu.

Pendekatan ini dapat menjadi relevan ketika aset diduga berkaitan dengan tindak pidana, tetapi proses pidana terhadap pelaku menghadapi hambatan tertentu. Misalnya, pemilik yang diduga terlibat telah meninggal dunia atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan, sepanjang kondisi dan persyaratannya memenuhi ketentuan hukum.

Namun, mekanisme tersebut tidak sama dengan memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparat. Prosesnya tetap harus mengikuti persyaratan yang ditentukan undang-undang dan melibatkan pengadilan sebagaimana dirancang dalam RUU.

Perbedaan Perampasan Aset dan Pemidanaan

Perampasan aset dan pemidanaan merupakan dua instrumen hukum yang memiliki sasaran berbeda. Pemidanaan berfokus pada pertanggungjawaban pelaku, sedangkan perampasan aset berkaitan dengan kekayaan yang memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana.

Keduanya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Perampasan aset tidak otomatis membebaskan seseorang dari ancaman pidana, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu pokok pembahasan DPR.

Pemahaman mengenai perbedaan tersebut penting agar masyarakat tidak menganggap mekanisme perampasan tanpa putusan pidana sebagai penghapusan prinsip praduga tak bersalah. Justru, prosedur dan perlindungan hukum menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Kapan RUU Perampasan Aset Disahkan Menjadi Undang-Undang?

Setelah Komisi III DPR menyetujui hasil pembahasan tingkat pertama pada 18 November 2026, tahap berikutnya adalah pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan bahwa pengesahan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Rencana tersebut akan dilakukan melalui rapat paripurna DPR setelah pembahasan tingkat pertama bersama pemerintah selesai.

Dengan demikian, status RUU pada 18 November masih harus dibedakan dari undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan. Proses legislasi belum dapat dianggap selesai hanya berdasarkan persetujuan Komisi III.

Masyarakat dapat mengikuti perkembangan melalui agenda rapat paripurna dan pengumuman resmi DPR. Naskah akhir juga penting diperhatikan karena rumusan pasal menjadi acuan untuk memahami bagaimana setiap ketentuan akan diterapkan.

Hal yang Perlu Dicermati Setelah Pembahasan DPR

Sepuluh pokok pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya mengatur pengambilalihan kekayaan hasil tindak pidana. Materinya juga mencakup perlindungan korban, hak pihak ketiga, pengawasan, dan tata kelola aset.

Tahap berikutnya akan menentukan bagaimana substansi yang telah dibahas dituangkan dalam rumusan akhir. Kejelasan mengenai kriteria aset, pembuktian, kewenangan lembaga, serta mekanisme keberatan menjadi bagian yang perlu dicermati.

Bagi masyarakat, aspek perlindungan pihak ketiga dan transparansi pengelolaan aset merupakan hal yang tidak kalah penting dari tujuan pemulihan kerugian negara. Aturan yang jelas diperlukan agar upaya pemberantasan kejahatan tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara.

Penyelesaian pembahasan di Komisi III menjadi langkah penting dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset. Namun, perhatian publik kini beralih pada keputusan rapat paripurna dan naskah akhir yang akan menentukan bentuk pengaturan tersebut ketika resmi berlaku.