Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dan Indonesia Investment Authority atau INA untuk menangani utang Whoosh. Pengelolaan kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut akan dialihkan dari Danantara kepada pemerintah.
Pemerintah menargetkan proses pengalihan berlangsung pada 15 September 2026. Setelah itu, pemerintah perlu menentukan lembaga yang paling tepat untuk mengelola aset dan kewajiban proyek tersebut.
Purbaya sebelumnya membuka peluang penggunaan dua entitas sekaligus. Namun, setelah melihat besarnya cicilan tahunan, pemerintah menilai satu Special Mission Vehicle atau SMV kemungkinan sudah cukup.
Utang Whoosh direstrukturisasi hingga 80 tahun
Besarnya utang Whoosh menjadi perhatian sejak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya. Pemerintah bersama pihak China kemudian melakukan pembahasan restrukturisasi untuk membuat kewajiban tersebut lebih mudah dikelola.
Purbaya mengatakan utang proyek tersebut telah direstrukturisasi dengan tenor hingga 80 tahun. Perpanjangan tenor membuat pembayaran tahunan menjadi lebih ringan.
Menurut Purbaya, cicilan utang Whoosh berada di sekitar Rp1 triliun atau sedikit di bawah angka tersebut setiap tahun. Nilainya dapat berbeda dari satu tahun ke tahun berikutnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah melihat kewajiban Whoosh dengan perspektif berbeda. Total utangnya memang besar, tetapi pembayaran tahunan dinilai masih dapat ditangani oleh satu entitas khusus.
Purbaya mengatakan pemerintah hanya perlu melihat besarnya beban setiap tahun. Jika kewajiban masih berada pada tingkat tersebut, satu SMV di bawah Kementerian Keuangan dinilai cukup.
SMI dan INA menjadi dua opsi pengelola
Pemerintah saat ini mempunyai dua pilihan utama. Pertama adalah PT Sarana Multi Infrastruktur yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Pilihan kedua adalah Indonesia Investment Authority atau INA. Lembaga tersebut merupakan sovereign wealth fund Indonesia yang mempunyai mandat mengelola investasi dan aset strategis.
Purbaya sebelumnya mempertimbangkan keterlibatan SMI dan INA secara bersamaan. Namun, opsi tersebut masih dapat berubah setelah pemerintah melihat kebutuhan pengelolaan secara lebih detail.
Jika cicilan tahunan relatif terjangkau, pemerintah menilai tidak perlu menggunakan dua entitas. Satu SMV dapat menjalankan tugas tersebut dengan struktur yang lebih sederhana.
Keputusan akhir akan mempertimbangkan kapasitas masing-masing lembaga. Pemerintah juga perlu melihat bagaimana aset dan kewajiban Whoosh akan ditempatkan setelah pengalihan.
Pengalihan pengelolaan dijadwalkan 15 September
Proses pengalihan menjadi tahap penting dalam penanganan utang Whoosh. Pemerintah menargetkan serah terima tanggung jawab dari Danantara pada 15 September 2026.
Reuters melaporkan bahwa pemerintah akan mengambil alih 60% saham pengendali perusahaan operator Whoosh. Perusahaan China akan tetap memegang 40% saham.
Pengalihan tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan struktur pengelolaan baru. Entitas yang menerima mandat juga akan bertanggung jawab terhadap kewajiban pinjaman proyek.
Dengan demikian, persoalan utang tidak berhenti pada perpindahan kepemilikan. Pemerintah harus memastikan pembayaran berjalan sesuai hasil restrukturisasi.
Purbaya menyebut pemerintah sedang melihat bentuk kelembagaan yang paling efisien. Salah satu pertimbangannya adalah menggunakan satu SMV agar proses pengelolaan tidak terlalu kompleks.
Pemerintah ingin meminimalkan beban APBN
Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa penyelesaian utang Whoosh tidak diarahkan untuk membebani APBN secara langsung. Pemerintah ingin meminimalkan penggunaan dana APBN untuk memenuhi kewajiban proyek tersebut.
Purbaya mengatakan pemerintah mempunyai sejumlah SMV yang dapat dimanfaatkan. Karena itu, penyelesaian kewajiban dapat dilakukan melalui struktur di bawah Kementerian Keuangan.
Pernyataan tersebut penting karena pengalihan kewajiban ke pemerintah menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pembayaran. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan utang tetap mempunyai mekanisme pembiayaan yang jelas.
Penggunaan entitas khusus juga dapat memisahkan pengelolaan proyek dari belanja pemerintah sehari-hari. Namun, detail mekanismenya masih menunggu keputusan pemerintah.
SMI mempunyai pengalaman mengelola pembiayaan infrastruktur
Sarana Multi Infrastruktur menjadi salah satu kandidat karena mempunyai pengalaman dalam pembiayaan proyek infrastruktur. SMI merupakan SMV yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Karakter tersebut membuat SMI dinilai relevan untuk menangani kewajiban proyek yang berkaitan dengan infrastruktur. Pengelolaan dapat dilakukan melalui struktur yang lebih khusus dibandingkan memasukkan seluruh kewajiban langsung ke mekanisme belanja kementerian.
Purbaya juga mengatakan salah satu perusahaan SMV di bawah Kementerian Keuangan dapat membukukan keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah percaya bahwa SMV mempunyai kemampuan finansial untuk menjalankan mandat tersebut.
Namun, kemampuan menghasilkan keuntungan tidak otomatis berarti seluruh kewajiban Whoosh dapat ditutup tanpa risiko. Pemerintah tetap perlu menghitung arus kas, pendapatan proyek, biaya operasional, dan kewajiban pinjaman.
INA juga memiliki peluang mengambil peran
Selain SMI, INA menjadi opsi lain yang sedang dipertimbangkan. Sebagai sovereign wealth fund, INA memiliki mandat untuk mengelola investasi strategis.
Keterlibatan INA dapat memberikan pendekatan berbeda dalam pengelolaan aset. Pemerintah dapat mempertimbangkan potensi nilai ekonomi Whoosh dalam jangka panjang.
Namun, keputusan tidak hanya berdasarkan kemampuan investasi. Struktur utang dan kebutuhan pembayaran tahunan juga menjadi faktor utama.
Purbaya mengatakan pemerintah masih melihat apakah SMI dan INA diperlukan secara bersamaan. Jika satu lembaga dinilai cukup, pemerintah dapat memilih struktur yang lebih sederhana.
Restrukturisasi membuat pembayaran lebih ringan
Perubahan tenor menjadi salah satu faktor utama dalam strategi pemerintah. Utang yang sebelumnya mempunyai tenor lebih pendek kini direstrukturisasi hingga 80 tahun.
Reuters melaporkan pinjaman dari China Development Bank sebelumnya bernilai sekitar US$4,5 miliar. Pinjaman awal memiliki tenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun sebelum kemudian dilakukan restrukturisasi.
Perpanjangan tenor membuat beban pembayaran tahunan menjadi lebih rendah. Pemerintah dapat mengelola kewajiban dengan horizon waktu yang jauh lebih panjang.
Namun, tenor panjang juga berarti kewajiban akan berlangsung dalam waktu sangat lama. Karena itu, pemerintah tetap perlu memastikan proyek mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding.
Whoosh berpotensi diperpanjang hingga Jawa Timur
Setelah pengelolaan utang dialihkan, pemerintah tidak hanya membahas kewajiban finansial. Purbaya juga membuka rencana memperpanjang jaringan kereta cepat ke wilayah Jawa Timur.
Menurut Purbaya, komunikasi dengan pihak China mengenai rencana tersebut sudah dilakukan. Pemerintah China disebut menunjukkan ketertarikan terhadap pengembangan jaringan kereta cepat tersebut.
Reuters melaporkan rencana perpanjangan jalur dapat mencapai sekitar 700 kilometer ke arah Surabaya. Namun, sumber pendanaan untuk ekspansi tersebut belum diumumkan.
Rencana tersebut tentu mempunyai konsekuensi finansial yang besar. Pemerintah harus membedakan antara pengelolaan utang proyek yang sudah berjalan dan pembiayaan proyek baru.
Karena itu, struktur SMI atau INA yang nantinya dipilih akan menjadi penting. Entitas tersebut tidak hanya menghadapi kewajiban utang Whoosh, tetapi berpotensi ikut menangani pengembangan aset dan jaringan kereta cepat pada tahap berikutnya.
Pengelolaan utang Whoosh tidak otomatis memakai APBN
Pembahasan mengenai utang Whoosh perlu dibedakan dari penggunaan APBN secara langsung. Purbaya menegaskan pemerintah ingin meminimalkan penggunaan APBN untuk membayar kewajiban tersebut.
Kementerian Keuangan akan menggunakan entitas di bawahnya untuk menangani kewajiban. Purbaya juga memastikan dana untuk pembayaran utang sudah tersedia melalui perusahaan yang berada dalam lingkup Kemenkeu.
Skema tersebut membuat pemerintah tidak perlu mencari investor baru hanya untuk membayar kewajiban yang sudah ada. Pemerintah masih akan menghitung struktur terbaik sebelum menetapkan lembaga yang menerima mandat.
Pilihan antara SMI dan INA menjadi bagian dari proses tersebut. Jika beban tahunan dinilai cukup ringan, satu SMV kemungkinan dipilih agar pengelolaan lebih sederhana.
SMI dinilai punya posisi strategis
SMI mempunyai pengalaman dalam pembiayaan dan pengembangan proyek infrastruktur. Karakter tersebut membuat perusahaan ini menjadi salah satu kandidat yang relevan untuk mengelola kewajiban Whoosh.
Jika SMI mendapatkan mandat, pengelolaan dapat ditempatkan dalam struktur yang memang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Pemerintah juga dapat melakukan pemantauan melalui Kementerian Keuangan.
Namun, keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan arus kas. Pengelola perlu memastikan kewajiban pembayaran dapat berjalan tanpa mengganggu fungsi utama perusahaan.
Purbaya menyebut perusahaan SMV di bawah Kemenkeu secara umum mempunyai kemampuan finansial yang cukup kuat. Ia mengatakan ada SMV yang mencatat keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun.
INA bisa dipilih jika pemerintah membutuhkan pendekatan investasi
INA memiliki karakter berbeda karena merupakan sovereign wealth fund Indonesia. Lembaga ini mempunyai mandat mengelola investasi dan aset strategis dalam jangka panjang.
Jika INA dipilih, pengelolaan Whoosh dapat dilihat bukan hanya dari sisi pembayaran utang. Nilai aset dan potensi pengembangan jaringan juga dapat menjadi bagian dari pertimbangan.
Whoosh sendiri merupakan proyek strategis dengan jalur sepanjang 142 kilometer yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Kereta cepat tersebut mulai beroperasi secara komersial pada 2023.
Dengan posisi tersebut, pemerintah dapat melihat Whoosh sebagai aset transportasi yang masih mempunyai ruang untuk dikembangkan. Namun, ekspansi juga membutuhkan perhitungan investasi yang matang.
Karena itu, pilihan INA atau SMI akan sangat bergantung pada model pengelolaan yang ingin diterapkan pemerintah.
Beban tahunan menjadi faktor utama
Purbaya tidak hanya melihat total utang Whoosh. Ia lebih memperhatikan berapa besar kewajiban yang harus dibayarkan setiap tahun.
Setelah restrukturisasi, tenor utang diperpanjang menjadi 80 tahun. Cicilan tahunan disebut berada di sekitar Rp1 triliun atau sedikit di bawahnya, meskipun nominal dapat berbeda setiap tahun.
Struktur tersebut membuat kewajiban tahunan menjadi lebih ringan. Pemerintah kemudian menilai satu entitas saja kemungkinan mampu menangani pembayaran tersebut.
Panjang tenor juga memberikan ruang bagi pengelola untuk mengatur arus kas. Namun, kewajiban tetap berlangsung dalam jangka sangat panjang.
Karena itu, pengelolaan Whoosh membutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada pembayaran cicilan. Pendapatan dari operasional dan pengembangan aset juga perlu diperhitungkan.
Utang Whoosh tetap mempunyai risiko jangka panjang
Tenor 80 tahun memang mengurangi tekanan pembayaran tahunan. Namun, periode pembayaran yang sangat panjang juga berarti kewajiban akan menjadi tanggungan dalam beberapa generasi.
Pemerintah harus memastikan struktur utang tersebut tetap sehat. Perubahan kondisi ekonomi, suku bunga, nilai tukar, serta biaya operasional dapat memengaruhi kemampuan pembayaran.
Selain itu, performa penumpang Whoosh juga menjadi faktor penting. Pendapatan dari tiket perlu diperhitungkan bersama biaya pemeliharaan dan operasional.
Kereta cepat membutuhkan investasi pemeliharaan yang besar agar layanan tetap aman dan berkualitas. Oleh karena itu, pendapatan tidak bisa seluruhnya diarahkan untuk membayar utang.
Pengelola harus menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kesehatan finansial proyek.
Pemerintah menyiapkan rencana memperpanjang Whoosh ke Jawa Timur
Setelah pengelolaan berpindah ke pemerintah, muncul rencana memperpanjang jaringan kereta cepat menuju Jawa Timur. Purbaya mengatakan pembicaraan mengenai rencana tersebut sudah dilakukan dengan pihak China.
Rencana yang diberitakan Reuters menyebut jalur dapat diperpanjang sekitar 700 kilometer menuju Surabaya. Namun, sumber pendanaan ekspansi tersebut belum diumumkan.
Purbaya juga mengatakan pihak China menunjukkan ketertarikan terhadap rencana tersebut. Jika terealisasi, jaringan kereta cepat dapat menghubungkan lebih banyak kota besar di Pulau Jawa.
Namun, proyek baru tidak boleh langsung dicampurkan dengan kewajiban Whoosh yang sudah ada. Pemerintah perlu membuat perhitungan terpisah mengenai investasi, pendapatan, biaya konstruksi, dan sumber pembiayaan.
Hal tersebut penting agar ekspansi tidak memperbesar risiko fiskal yang harus ditanggung negara.
Perpanjangan jalur membutuhkan studi kelayakan
Pembangunan jalur menuju Jawa Timur akan mempunyai skala jauh lebih besar dibandingkan rute Jakarta-Bandung. Pemerintah perlu melihat potensi jumlah penumpang di setiap koridor.
Selain itu, biaya pembebasan lahan menjadi faktor penting. Pembangunan jalur sepanjang ratusan kilometer membutuhkan koordinasi dengan banyak pemerintah daerah.
Kebutuhan stasiun juga harus disesuaikan dengan pusat ekonomi. Jalur kereta cepat akan lebih efektif jika stasiunnya terhubung dengan kawasan industri, pusat bisnis, dan jaringan transportasi lokal.
Pemerintah juga harus menghitung kemampuan masyarakat membayar tarif. Tarif yang terlalu tinggi dapat mengurangi jumlah penumpang.
Sebaliknya, tarif terlalu rendah dapat membuat proyek sulit menutup biaya operasional. Karena itu, keseimbangan antara layanan dan kelayakan bisnis harus menjadi pertimbangan utama.
Pengelolaan Whoosh dapat menghasilkan keuntungan
Pemerintah melihat adanya peluang agar entitas pengelola bukan hanya membayar utang. Pengelolaan aset juga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan.
ANTARA melaporkan entitas yang menangani kewajiban Whoosh berpotensi memperoleh keuntungan hingga sekitar Rp800 miliar per tahun dari skema pengelolaan tersebut.
Potensi tersebut dapat menjadi salah satu alasan pemerintah tidak ingin seluruh kewajiban dibebankan langsung kepada APBN. Pendapatan dari pengelolaan aset dapat membantu memenuhi kewajiban.
Namun, angka keuntungan tersebut tetap bergantung pada kinerja aktual. Jumlah penumpang, pendapatan non-tiket, biaya pemeliharaan, serta efisiensi operasional akan menentukan hasil akhirnya.
Karena itu, pengelola membutuhkan model bisnis yang transparan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap risiko sudah dihitung sebelum struktur final ditetapkan.
Pengalihan 15 September menjadi tahap penting
Pemerintah menargetkan pengalihan tanggung jawab pengelolaan utang Whoosh pada 15 September 2026. Saat itu, struktur baru akan mulai mengambil peran dari Danantara.
Pemerintah disebut akan mengambil alih kepemilikan pengendali sebesar 60 persen. Sementara itu, konsorsium China tetap memegang 40 persen saham pada perusahaan operator.
Pengalihan tersebut berarti entitas baru akan mempunyai tanggung jawab besar. Bukan hanya persoalan pembayaran utang, tetapi juga pengelolaan aset dan arah pengembangan proyek.
Karena itu, keputusan memilih SMI atau INA akan menjadi perhatian pasar. Pilihan tersebut akan menunjukkan bagaimana pemerintah melihat Whoosh sebagai aset strategis.
Keputusan akhir menentukan arah Whoosh berikutnya
Pemerintah kini berada pada tahap menentukan struktur pengelolaan yang paling efisien. SMI dan INA sama-sama mempunyai karakter yang dapat mendukung pengelolaan aset strategis.
Namun, Purbaya memberikan sinyal bahwa satu SMV mungkin sudah cukup. Alasannya adalah cicilan tahunan setelah restrukturisasi tidak sebesar perkiraan awal.
Dengan tenor 80 tahun dan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun, pemerintah memiliki ruang untuk mengatur pembayaran secara lebih panjang. Dana juga disebut sudah tersedia melalui entitas di bawah Kemenkeu.
Tantangan berikutnya adalah memastikan Whoosh tidak hanya mampu memenuhi kewajiban utang. Proyek tersebut juga perlu memberikan manfaat ekonomi dan transportasi yang sebanding dengan aset yang dimiliki.
Jika pengelolaan berjalan efisien, Whoosh dapat menjadi aset transportasi yang terus dikembangkan. Sebaliknya, jika biaya operasional dan investasi tidak dikendalikan, kewajiban jangka panjang tetap menjadi tantangan bagi pemerintah.
Karena itu, keputusan mengenai SMI atau INA bukan sekadar memilih lembaga pembayar utang. Pilihan tersebut akan menentukan model pengelolaan aset Whoosh, strategi pengembangan jaringan, serta cara pemerintah menjaga agar kewajiban proyek tetap terkendali dalam jangka panjang.
