Presiden Prabowo Subianto mewacanakan penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Gagasan tersebut disampaikan ketika Presiden memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Pemerintah sedang mencari pola yang dianggap lebih kuat untuk melakukan pemantauan, analisis, serta mitigasi berbagai ancaman alam di Indonesia.
Wacana ini muncul ketika pemerintah sedang menghadapi beberapa kejadian alam dalam waktu berdekatan, mulai dari penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Presiden kembali menyoroti posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire sehingga kesiapsiagaan tidak dapat hanya dibangun ketika bencana sudah terjadi.
Prabowo belum menyatakan bahwa kedua lembaga tersebut pasti dilebur menjadi satu organisasi. Presiden menyampaikan bahwa kemungkinan integrasi Badan Geologi dengan BMKG masih harus dipikirkan dan dibahas lebih dalam. Karena itu, pembicaraan saat ini berada pada tahap wacana penguatan kelembagaan dan koordinasi, bukan keputusan pembentukan badan baru.
Prabowo Membahas Penggabungan Saat Rapat Penanganan Bencana
Rapat terbatas pada 7 September 2026 menjadi titik penting munculnya gagasan tersebut. Presiden menerima laporan dari sejumlah kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas berbeda dalam pemantauan maupun penanganan bencana.
Prabowo menyampaikan bahwa berbagai kejadian yang berlangsung harus menjadi bahan untuk memperbaiki perencanaan pemerintah. Indonesia berada pada jalur Ring of Fire dengan aktivitas gunung api dan gempa bumi yang tinggi sehingga sistem pengawasan perlu mampu memberikan informasi secara cepat kepada pemerintah dan masyarakat.
Presiden secara khusus meminta Kepala Badan Geologi bekerja lebih erat dengan lembaga lain. Dari pembicaraan itu, muncul kemungkinan Badan Geologi diintegrasikan bersama BMKG.
Namun Presiden juga menegaskan bahwa gagasan tersebut masih perlu dibahas dan didalami. Belum terdapat penjelasan resmi mengenai apakah integrasi yang dimaksud berbentuk peleburan organisasi, pemindahan sebagian unit, penyatuan pusat data, atau hanya penguatan koordinasi operasional.
Perbedaan bentuk tersebut cukup penting karena masing masing memiliki konsekuensi terhadap organisasi, anggaran, pegawai, jaringan pemantauan, hingga regulasi yang menjadi dasar kerja kedua lembaga.
Serangkaian Bencana Menjadi Perhatian Presiden
Pembicaraan mengenai struktur pemantauan bencana tidak muncul tanpa alasan. Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah sedang menangani beberapa persoalan sekaligus.
Presiden menerima laporan mengenai pemulihan wilayah Flores setelah gempa, perkembangan Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan. Prabowo menilai kondisi geografis Indonesia mengharuskan pemerintah mempunyai kesiapan yang lebih besar bahkan sebelum kejadian terjadi.
Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu perhatian besar pemerintah pada awal September 2026. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung sejak 4 September pukul 23.07 WIB hingga 6 September pukul 00.04 WIB atau sekitar 25 jam.
Evaluasi Badan Geologi pada 7 September 2026 mempertahankan status Gunung Anak Krakatau pada Level III atau Siaga. Probabilitas letusan dalam beberapa periode berikutnya juga dinilai masih tinggi sehingga pemantauan terus dilakukan.
Badan Geologi Memegang Peran Penting dalam Pemantauan Gunung Api
Badan Geologi saat ini berada di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lembaga tersebut mempunyai cakupan pekerjaan yang jauh lebih luas daripada pengawasan gunung api.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021, Badan Geologi mempunyai tugas menjalankan penyelidikan dan pelayanan pada bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, geologi lingkungan, serta survei geologi.
Dalam urusan gunung api, salah satu unit yang mempunyai peranan besar adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG.
Pemantauan dilakukan menggunakan berbagai instrumen, pengamatan visual, CCTV, data kegempaan vulkanik, deformasi serta sejumlah parameter lainnya. Dari data tersebut, Badan Geologi dapat melakukan evaluasi tingkat aktivitas gunung api sekaligus menerbitkan rekomendasi keselamatan.
Pada Gunung Anak Krakatau misalnya, Badan Geologi menetapkan larangan bagi masyarakat dan wisatawan untuk memasuki radius tiga kilometer dari pusat aktivitas pada status Level III.
BMKG Memiliki Wilayah Kerja yang Berbeda dan Sangat Luas
BMKG mempunyai struktur serta dasar hukum tersendiri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024, BMKG merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.
BMKG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transportasi.
Tugas BMKG mencakup pengamatan, pengelolaan data, pelayanan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Peraturan dan struktur terbaru juga memasukkan modifikasi cuaca dalam sejumlah fungsi kelembagaan BMKG.
Masyarakat paling sering mengenal BMKG melalui prakiraan cuaca, peringatan hujan ekstrem, informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami.
Di balik layanan tersebut terdapat jaringan sensor, stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, stasiun geofisika serta berbagai pusat pengolahan informasi yang beroperasi di banyak wilayah Indonesia.
Ada Wilayah Kerja yang Membuat Badan Geologi dan BMKG Harus Bertemu
Walaupun mempunyai tugas berbeda, terdapat beberapa bidang yang membuat Badan Geologi dan BMKG perlu bekerja bersama.
Salah satu contohnya adalah ancaman tsunami nontektonik yang dapat dipicu aktivitas gunung api. BMKG pernah melakukan pembahasan bersama Kementerian ESDM mengenai mitigasi gempa dan tsunami nontektonik, termasuk integrasi data gunung api dan penyusunan prosedur bersama untuk kawasan Gunung Anak Krakatau.
Badan Geologi mempunyai data mengenai kondisi serta perubahan aktivitas gunung api. BMKG pada sisi lain mempunyai sistem pemantauan gempa bumi, muka laut dan peringatan tsunami.
Ketika ancamannya melibatkan lebih dari satu proses alam, pertukaran informasi harus berlangsung dengan sangat cepat.
Kondisi seperti inilah yang membuat gagasan integrasi dapat dipahami sebagai upaya memperpendek jalur koordinasi. Namun penyatuan organisasi tetap berbeda dengan integrasi data. Pemerintah masih harus menentukan bagian mana yang dinilai perlu disatukan apabila pembahasan tersebut dilanjutkan.
Menurut penulis, ukuran keberhasilan penguatan kelembagaan bukan terletak pada banyak atau sedikitnya nama badan pemerintah. Hal yang lebih penting adalah kecepatan data berubah menjadi peringatan yang mudah dipahami masyarakat dan pemerintah daerah.
Erupsi Anak Krakatau Menunjukkan Kebutuhan Kerja Lintas Lembaga
Aktivitas Gunung Anak Krakatau pada September 2026 menjadi contoh bagaimana sebuah kejadian vulkanik dapat menyentuh banyak sektor sekaligus.
Badan Geologi melakukan evaluasi terhadap sumber erupsi dan tingkat aktivitas gunung. BMKG memantau kondisi atmosfer, sebaran abu serta berbagai parameter lain. BNPB mempunyai peranan dalam koordinasi penanggulangan bencana, sementara Kementerian Perhubungan mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional penerbangan.
Pada 7 September, BMKG melaporkan hasil pengujian abu vulkanik pada beberapa bandara. Bandara Soekarno Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara dan Budiarto Curug menunjukkan hasil negatif dalam pengujian yang dilaporkan kepada Presiden.
Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca bersama BNPB dan BMKG untuk membantu meluruhkan abu vulkanik melalui hujan.
Satu erupsi akhirnya membutuhkan informasi dari gunung, atmosfer, jalur penerbangan, pemerintah daerah hingga petugas penanggulangan bencana. Kecepatan pertukaran data menjadi sangat penting karena keputusan pada satu sektor dapat berkaitan langsung dengan keselamatan sektor lainnya.
Presiden Ingin Mitigasi Tidak Dimulai Setelah Bencana Terjadi
Selain berbicara mengenai kelembagaan, Prabowo memberikan penekanan besar terhadap perubahan cara pemerintah mempersiapkan penanganan bencana.
Presiden meminta pemerintah tidak menunggu kejadian baru mulai menyiapkan peralatan. Helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, ekskavator hingga fasilitas lain harus sudah tersedia di wilayah rawan sebelum terjadi keadaan darurat.
Prabowo juga meminta disusun master plan mitigasi yang lebih luas. Rencana tersebut mencakup penggunaan kapal yang dapat mendukung operasi helikopter dan drone, peningkatan jumlah pesawat untuk modifikasi cuaca, serta penggunaan drone dalam operasi pemadaman.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai Badan Geologi dan BMKG berada dalam agenda yang lebih besar. Pemerintah tidak hanya memikirkan nama serta struktur lembaga, tetapi juga sistem deteksi, anggaran, peralatan, pusat informasi dan kesiapan operasional.
Anggaran Mitigasi Diminta Bertambah Secara Signifikan
Presiden juga meminta peningkatan alokasi anggaran mitigasi bencana. Ia menilai kesiapan membutuhkan pendanaan yang lebih besar agar peralatan dapat disediakan sebelum keadaan darurat terjadi.
Arahan ini disampaikan langsung ketika rapat terbatas berlangsung. Presiden menyebut penambahan alokasi anggaran mitigasi perlu dilakukan secara segera dan signifikan.
Bagi lembaga teknis seperti BMKG dan Badan Geologi, anggaran berkaitan dengan banyak kebutuhan.
Jaringan sensor harus terus beroperasi. Peralatan membutuhkan pemeliharaan dan kalibrasi. Sistem komunikasi harus dapat bekerja ketika jaringan umum mengalami gangguan. Data perlu diproses dengan cepat, sementara pos pengamatan yang tersebar di berbagai daerah harus memiliki sumber daya manusia yang memadai.
Karena itu, pembentukan struktur baru tanpa dukungan peralatan dan tenaga ahli belum tentu langsung menghasilkan peningkatan kemampuan pemantauan.
Integrasi Data Bisa Menjadi Bagian Paling Penting dalam Pembahasan
Sebelum berbicara mengenai peleburan lembaga secara penuh, salah satu hal yang kemungkinan besar akan dibahas pemerintah adalah integrasi data.
Badan Geologi mempunyai berbagai platform informasi kegeologian, termasuk sistem yang digunakan untuk menyampaikan aktivitas gunung api dan bencana geologi. BMKG mempunyai sistem pemantauan sendiri untuk cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami.
Dalam kejadian tertentu, data dari satu lembaga menjadi input penting bagi lembaga lainnya.
Kerja sama semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Pada 2022, BMKG dan Kementerian ESDM telah membahas integrasi data Gunung Anak Krakatau serta prosedur bersama untuk tsunami nontektonik.
Jika integrasi diperluas, pemerintah dapat mengarah pada pusat data bersama, protokol pertukaran informasi yang lebih cepat atau pusat komando yang menggabungkan berbagai parameter alam.
Namun hingga 7 September 2026, belum ada rancangan resmi pemerintah yang menjelaskan model teknologi atau organisasi yang akan dipilih.
Penggabungan Penuh Akan Membutuhkan Penataan Regulasi
Jika pemerintah nantinya memilih penggabungan organisasi secara penuh, penataan aturan hampir pasti menjadi bagian penting.
BMKG saat ini mempunyai dasar kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024. Regulasi tersebut menetapkan BMKG sebagai lembaga pemerintah nonkementerian dengan tugas dan struktur tertentu.
Sementara Badan Geologi merupakan bagian dari Kementerian ESDM dengan tugas yang mencakup sumber daya geologi, vulkanologi, air tanah, geologi lingkungan dan survei geologi.
Artinya, Badan Geologi tidak hanya menangani bencana.
Jika seluruh Badan Geologi dipindahkan atau digabung dengan BMKG, pemerintah juga harus menentukan posisi pekerjaan seperti survei sumber daya mineral, air tanah dan geologi lingkungan.
Pilihan lain adalah hanya menyatukan fungsi tertentu yang berkaitan dengan pemantauan bencana.
Karena Presiden belum menjelaskan bentuk integrasinya, terlalu dini menyebut bahwa seluruh struktur Badan Geologi akan masuk ke BMKG.
Kecepatan Peringatan Dini Akan Menjadi Tolok Ukur Utama
Penguatan struktur kelembagaan pada akhirnya akan dinilai melalui layanan yang diterima masyarakat.
BMKG sendiri pada 2026 terus memperkuat Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan perlunya sistem monitoring, analisis dan penyebaran informasi gempa serta tsunami yang cepat dan akurat.
Badan Geologi pada waktu yang sama terus menjalankan jaringan pengamatan gunung api dan menerbitkan evaluasi aktivitas secara berkala.
Pemerintah kini mempunyai pekerjaan untuk menentukan apakah peningkatan koordinasi sudah cukup atau diperlukan perubahan organisasi yang lebih besar.
Wacana Penggabungan Masih Menunggu Kajian Pemerintah
Sampai Senin, 7 September 2026, tidak ada keputusan resmi yang menyatakan Badan Geologi telah digabung dengan BMKG.
Pernyataan Presiden masih berbentuk pertimbangan. Prabowo meminta kerja sama Badan Geologi dengan lembaga terkait diperkuat sembari pemerintah memikirkan kemungkinan integrasi dengan BMKG.
Belum diumumkan pula nama lembaga baru, struktur kepemimpinan, pembagian tugas, lokasi kantor, mekanisme pemindahan pegawai ataupun perubahan anggaran.
Pembahasan berikutnya menjadi penting karena kedua organisasi mempunyai keahlian teknis yang berbeda. Badan Geologi mempunyai tenaga geologi dan vulkanologi dengan jaringan pengamatan gunung api. BMKG memiliki tenaga meteorologi, klimatologi, geofisika serta jaringan pengamatan atmosfer dan kegempaan.
Jika pemerintah melanjutkan gagasan tersebut, rincian mengenai pembagian pekerjaan akan menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan kalangan ahli.
Indonesia Tetap Harus Memantau Ancaman Alam Setiap Hari
Wacana kelembagaan muncul pada saat jaringan pemantauan yang sudah ada tetap harus bekerja tanpa berhenti.
Badan Geologi pada 7 September masih mempertahankan Gunung Anak Krakatau pada Level III atau Siaga. Masyarakat serta wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari pusat aktivitas. Warga di sekitar kawasan terdampak abu juga diminta mengurangi kegiatan di luar rumah atau menggunakan masker.
BMKG pada sisi lain tetap menjalankan layanan cuaca, iklim, gempa bumi, tsunami dan berbagai informasi geofisika.
Pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri dan kementerian terkait tetap menggunakan informasi teknis tersebut ketika menentukan langkah di lapangan.
Pembicaraan penggabungan Badan Geologi dan BMKG karena itu berjalan bersamaan dengan pekerjaan harian yang tidak dapat dihentikan. Selama pemerintah mengkaji pilihan struktur yang dianggap paling sesuai, jaringan sensor, pos pengamatan, pusat analisis dan sistem peringatan tetap menjadi garis terdepan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di negara yang berada di kawasan Ring of Fire.
