BGN Perkenalkan Lima Pejabat Baru untuk Benahi Tata Kelola Program MBG Badan Gizi Nasional memperkenalkan lima pejabat pimpinan tinggi madya yang akan mengisi posisi Sekretaris Utama dan empat jabatan deputi. Susunan baru tersebut diumumkan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juli 2026, hanya beberapa jam setelah proses pelantikan selesai dilakukan.
Kelima pejabat itu adalah Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Mereka diangkat berdasarkan keputusan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Perkenalan dilakukan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Wakil Kepala BGN Trenggono. Agustina menyatakan BGN membutuhkan tim yang kuat untuk memperbaiki kelembagaan sekaligus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pergantian tersebut juga diarahkan agar penggunaan anggaran program berlangsung efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pergantian Pejabat Berlangsung Saat BGN Menjalani Evaluasi Besar
Susunan baru hadir ketika pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Presiden Prabowo sebelumnya memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk membenahi sistem operasional, pengawasan, koordinasi, dan ketepatan penerima manfaat.
BGN menyatakan pembenahan meliputi penguatan tata kelola, penyempurnaan mekanisme pelaksanaan, peningkatan sistem pengawasan, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra program. Arahan tersebut menunjukkan bahwa pergantian pejabat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penataan organisasi yang lebih luas.
Salah satu pekerjaan yang sedang dilakukan adalah memeriksa kembali data penerima manfaat. BGN sebelumnya menggunakan angka sekitar 62,7 juta penerima. Jumlah tersebut akan disisir ulang untuk memastikan siapa yang benar benar harus didahulukan, wilayah mana yang perlu menerima layanan lebih cepat, serta kelompok mana yang telah memperoleh akses dari sumber lain.
Menurut penulis, pergantian pejabat baru akan dinilai dari kemampuan mereka membentuk sistem yang bekerja seragam, bukan hanya dari cepatnya pergantian nama di struktur organisasi.
Lili Khamiliyah Menjadi Sekretaris Utama BGN
Lili Khamiliyah dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Utama. Sebelum pengangkatan tersebut, ia telah bekerja di lingkungan BGN sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan. Lili juga pernah menjalankan tugas sebagai pelaksana harian Sekretaris Utama dalam sejumlah kegiatan kelembagaan.
Pengalaman Lili banyak dibentuk di Kementerian Keuangan. Ia disebut mempunyai pengalaman sekitar 32 tahun, terutama di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Latar belakang tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan BGN untuk memperkuat perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, administrasi, dan pertanggungjawaban belanja negara.
Jabatan Sekretaris Utama memegang peranan penting karena menghubungkan seluruh unsur organisasi. Posisi ini tidak hanya menangani surat menyurat dan kegiatan kantor, tetapi juga mengoordinasikan program, anggaran, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, arsip, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset negara.
Sekretariat Utama Mengawal Mesin Administrasi BGN
Berdasarkan susunan tugas resmi BGN, Sekretariat Utama bertanggung jawab menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit. Lingkupnya mencakup penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan, kepegawaian, kerja sama, dokumentasi, organisasi, tata laksana, hukum, serta pengadaan.
Tugas tersebut menjadi semakin besar karena MBG dijalankan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai wilayah. Setiap kegiatan membutuhkan dokumen anggaran, pembayaran, pengadaan, pengelolaan pegawai, pencatatan aset, dan laporan yang dapat diperiksa.
Lili juga akan menghadapi kebutuhan untuk menata hubungan antara kantor pusat dan pelaksana di daerah. Perbedaan kemampuan administrasi dapat membuat kualitas laporan tidak seragam. Karena itu, panduan yang jelas, sistem pencatatan digital, dan jadwal pelaporan menjadi pekerjaan penting bagi Sekretariat Utama.
Prima Yosephine Memimpin Sistem dan Tata Kelola
Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea dilantik sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. Ia merupakan dokter dengan gelar Magister Kesehatan Masyarakat yang memiliki pengalaman di Kementerian Kesehatan.
Prima dikenal mempunyai keahlian di bidang epidemiologi, imunisasi, dan penanggulangan penyakit menular. Latar belakang kesehatan masyarakat dinilai sesuai dengan kebutuhan BGN karena program pemberian makanan tidak hanya berbicara tentang distribusi, tetapi juga standar gizi, keamanan pangan, kesehatan penerima, serta pencatatan kejadian kesehatan.
Pada hari perkenalannya, Prima menyampaikan bahwa BGN akan meninjau kembali data dan sistem pengelolaan program. Pemeriksaan tersebut akan diikuti penetapan indikator utama agar target penerima manfaat dan hasil pelaksanaan dapat diukur secara lebih tepat.
Data Penerima Menjadi Pekerjaan Mendesak
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola bertugas merumuskan serta menjalankan kebijakan teknis mengenai sistem pemenuhan gizi nasional. Unit tersebut juga melakukan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap sistem yang digunakan BGN.
Salah satu persoalan besar terletak pada penyatuan data. Penerima MBG dapat berasal dari sekolah, pesantren, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Data tersebut tersimpan di berbagai kementerian, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta fasilitas kesehatan.
Perbedaan nama, alamat, status sekolah, jumlah murid, dan perubahan jumlah peserta dapat menghasilkan pencatatan ganda atau data yang sudah tidak sesuai. Sistem baru perlu menyediakan pembaruan rutin agar jumlah makanan yang disiapkan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit.
Pengalaman Prima dalam epidemiologi dapat membantu membangun sistem pelaporan kejadian kesehatan. Apabila muncul dugaan keracunan, laporan harus memuat waktu konsumsi, menu, bahan baku, jumlah orang yang sakit, gejala, lokasi, serta hasil pemeriksaan. Data yang tersusun rapi akan mempercepat penelusuran sumber persoalan.
Zainuri Bertanggung Jawab atas Penyediaan dan Penyaluran
Zainuri dipercaya menjadi Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Ia disebut pernah bekerja sebagai Kepala Biro Keuangan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Selain pengalaman dalam pengelolaan keuangan, Zainuri memiliki sertifikasi Certified Fraud Examiner dan kompetensi di bidang pengadaan barang serta jasa. Kemampuan tersebut dibutuhkan karena penyediaan makanan melibatkan pembelian bahan, peralatan dapur, perlengkapan pengiriman, pengelolaan mitra, dan pembayaran kepada pelaksana.
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta mengoordinasikan penyediaan dan distribusi pemenuhan gizi nasional. Unit ini juga bertanggung jawab melakukan evaluasi serta pelaporan atas kegiatan penyediaan dan penyaluran.
Rantai Pasok Harus Menyesuaikan Keadaan Daerah
Tugas Zainuri tidak dapat diselesaikan dengan satu pola yang sama untuk seluruh Indonesia. SPPG di perkotaan mungkin mudah memperoleh telur, beras, sayuran, susu, ikan, dan daging. Keadaannya berbeda di pulau kecil, pegunungan, daerah perbatasan, serta wilayah yang membutuhkan perjalanan panjang.
Bahan pangan segar memiliki batas waktu penyimpanan. Keterlambatan pengiriman dapat menurunkan mutu atau membuat bahan tidak layak diolah. Karena itu, pemetaan pemasok, waktu tempuh, kapasitas penyimpanan, kendaraan, dan kondisi jalan perlu masuk dalam rencana distribusi.
BGN juga perlu mengutamakan penggunaan bahan pangan setempat selama memenuhi standar. Cara ini dapat memperpendek jalur pengiriman, mengurangi risiko keterlambatan, serta membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan usaha kecil di sekitar SPPG.
Pengalaman pemeriksaan kecurangan juga dapat digunakan untuk memperkuat pengadaan. Risiko yang perlu dicegah antara lain penggelembungan harga, kualitas barang yang tidak sesuai kontrak, jumlah barang yang lebih sedikit dari catatan, serta hubungan tidak wajar antara penyedia dan pengelola.
Mariman Darto Memimpin Promosi dan Kerja Sama
Mariman Darto ditunjuk sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama. Sebelum bergabung dengan BGN, ia menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Manajemen Talenta.
Mariman mempunyai latar pendidikan S1 Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Malang, S2 Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, serta S3 Ilmu Manajemen dari Universitas Mulawarman. Ia juga pernah memimpin pusat pengembangan kader aparatur sipil negara dan unit kajian desentralisasi di Lembaga Administrasi Negara.
Pengalaman tersebut menempatkannya pada posisi yang membutuhkan komunikasi dengan banyak pihak. Pelaksanaan MBG melibatkan sekolah, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, masyarakat, mitra SPPG, pemasok, tenaga kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan.
Kerja Sama Tidak Boleh Berhenti pada Acara Seremonial
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama bertugas menyusun serta melaksanakan kebijakan teknis mengenai promosi dan kemitraan pemenuhan gizi nasional. Unit ini juga melakukan koordinasi, evaluasi, dan pelaporan atas kerja sama yang dijalankan.
Promosi dalam program gizi bukan sekadar memasang poster. Informasi perlu membantu sekolah memahami jadwal pembagian, orang tua mengetahui standar menu, pengelola dapur memahami kebersihan, dan masyarakat mengetahui saluran pengaduan.
Mariman juga harus memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah. Dukungan daerah dibutuhkan untuk data sekolah, pemeriksaan kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah, akses air bersih, kesiapan bangunan, hingga penanganan kejadian darurat.
Presiden telah meminta seluruh kementerian dan lembaga mendukung BGN. Kerja sama lintas sektor akan difokuskan pada tata kelola, koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian persoalan pelaksanaan di lapangan.
Ketut Sumedana Mengisi Posisi Pengawasan
Ketut Sumedana menjadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Ia memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di Kejaksaan Agung dan pernah menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum.
Ketut juga bergelar doktor ilmu hukum. Pengalaman penegakan hukum tersebut diharapkan memperkuat pengawasan terhadap dugaan penyimpangan, pelanggaran prosedur, masalah keamanan pangan, serta kejadian lain yang membutuhkan pemeriksaan mendalam.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan pemenuhan gizi. Unit ini melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan pelaksanaan program.
Pengawasan Harus Mampu Bergerak Sejak Gejala Awal
Pengawasan MBG mencakup banyak bagian, mulai dari pemilihan pemasok, penerimaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, pengiriman, sampai makanan diterima peserta.
Setiap tahap membutuhkan bukti pencatatan. Suhu penyimpanan, waktu memasak, jadwal distribusi, kondisi kendaraan, contoh makanan, dan daftar penerima dapat menjadi bahan pemeriksaan ketika muncul keluhan.
Ketut perlu membangun jalur pengaduan yang terhubung dengan tim pemeriksa. Laporan dari sekolah atau orang tua seharusnya dapat segera diteruskan kepada petugas di wilayah terkait. Penanganan yang terlalu lama berisiko membuat bukti hilang atau bahan makanan sudah dibuang sebelum diperiksa.
Penulis menilai pengawasan yang kuat bukan hanya menemukan pelanggaran setelah kejadian, tetapi mengenali pola risiko sebelum masalah meluas ke banyak penerima.
Lima Pejabat Membawa Keahlian dari Lembaga Berbeda
Susunan baru memperlihatkan pilihan latar belakang yang beragam. Lili membawa pengalaman perbendaharaan dan administrasi. Prima berasal dari kesehatan masyarakat. Zainuri mempunyai kemampuan keuangan, pemeriksaan kecurangan, serta pengadaan.
Mariman mempunyai pengalaman manajemen, perencanaan, pengembangan aparatur, dan kebijakan publik. Ketut membawa pengalaman hukum serta pengawasan. Kombinasi tersebut menunjukkan upaya BGN membentuk tim yang tidak hanya memahami pangan, tetapi juga mampu mengelola anggaran, data, distribusi, komunikasi, dan pemeriksaan.
Keberagaman keahlian tetap membutuhkan pembagian tanggung jawab yang tegas. Sistem dan Tata Kelola tidak boleh menghasilkan aturan yang sulit dijalankan bagian Penyediaan dan Penyaluran. Promosi dan Kerja Sama juga perlu menyampaikan kebijakan yang sama dengan hasil evaluasi bagian Pengawasan.
Pergantian Juga Mengubah Susunan Pejabat Lama
Pengangkatan lima pejabat baru menggantikan sejumlah pejabat yang sebelumnya mengisi posisi tersebut. Sekretaris Utama sebelumnya dijabat Sarwono, sedangkan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola sebelumnya dipimpin Tigor Pangaribuan.
Posisi Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran sebelumnya diisi Suardi Samiran. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan sebelumnya dijabat Dadang Hendrayudha. Situs BGN masih menampilkan sebagian susunan lama ketika perkenalan pejabat baru berlangsung, sehingga pembaruan informasi kelembagaan juga perlu segera dilakukan.
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 memberi dasar kelembagaan bagi BGN. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional melalui kebijakan sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan.
Insentif SPPG Masuk dalam Agenda Penataan
Selain data penerima, BGN sedang meninjau skema insentif SPPG. Agustina menyebut beban layanan setiap SPPG berbeda. Ada unit yang melayani sekitar seribu penerima dalam jarak dekat, sementara unit lain menjangkau wilayah lebih luas dengan jumlah penerima yang lebih besar.
BGN menilai pemberian insentif yang disamaratakan belum tentu adil. Jarak distribusi, jumlah penerima, tingkat kesulitan wilayah, kapasitas produksi, serta beban pengelolaan dapat digunakan untuk menyusun perhitungan baru.
Penyusunan skema tersebut membutuhkan kerja bersama. Prima perlu menyiapkan indikator dan data. Zainuri menghitung kebutuhan penyediaan serta distribusi. Lili menilai ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran. Ketut mengawasi agar perhitungan tidak dimanipulasi, sedangkan Mariman menyampaikan aturan kepada mitra dan pemerintah daerah.
Agenda Kerja Pertama Menunggu Hasil dalam Satu Bulan
Kelima pejabat baru memasuki BGN ketika tenggat pembenahan telah berjalan. Presiden meminta evaluasi dilakukan dalam waktu satu bulan, mencakup sistem operasional, pengawasan, kerja sama, dan ketepatan sasaran.
Dalam periode tersebut, masyarakat akan menunggu hasil penyisiran penerima manfaat, perubahan skema insentif SPPG, perbaikan pengadaan, serta mekanisme pengawasan keamanan pangan. BGN juga sedang mengkaji berbagai pilihan pelaksanaan, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah dengan memperhatikan sarana, kebersihan, sanitasi, dan kapasitas pengelolaan.
Susunan pejabat baru perlu segera diterjemahkan menjadi pembagian pekerjaan, target mingguan, dan laporan yang dapat diperiksa publik. Hasil pertama yang paling dinantikan adalah data penerima yang telah diperbarui, standar pengawasan yang berlaku seragam, serta kepastian bahwa setiap anggaran benar benar sampai pada penyediaan makanan bergizi yang aman.
