Jejak Kekuasaan Belum Pudar, Pengaruh Politik Jokowi Tetap Besar Joko Widodo tidak lagi memegang jabatan presiden sejak Oktober 2024. Namun, berakhirnya kewenangan formal di Istana tidak serta merta menghilangkan pengaruh politik yang dibangunnya selama dua periode pemerintahan. Namanya masih menjadi rujukan bagi relawan, kader partai, pejabat, kepala daerah, serta kelompok masyarakat yang pernah terhubung dengan program pemerintahannya.
Pengaruh tersebut kini tidak bekerja melalui instruksi resmi negara. Jokowi tidak menandatangani peraturan, memimpin sidang kabinet, atau menentukan susunan anggaran. Kekuatan yang tersisa lebih banyak bergerak melalui hubungan personal, loyalitas pendukung, daya tarik elektoral, akses kepada elite, dan kemampuan mengarahkan perhatian publik.
Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden juga membuat keluarga Jokowi tetap berada di pusat pemerintahan. Pada Juli 2026, Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai agenda kenegaraan serta sidang kabinet.
Kegiatan Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia, pertemuan dengan kelompok relawan, dan safari politik ke daerah memperlihatkan bahwa mantan presiden tersebut belum memilih menjauh sepenuhnya dari persaingan kekuasaan. Ia justru mulai membangun ruang politik baru dengan posisi yang berbeda dari masa ketika masih menjadi kepala negara.
Jabatan Selesai, tetapi Jaringan Tetap Bergerak
Sepuluh tahun berada di puncak pemerintahan memberi Jokowi kesempatan membangun hubungan dengan banyak kelompok. Jaringannya tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga relawan, pengusaha, kepala daerah, organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, tokoh agama, hingga pelaku usaha kecil.
Sebagian jaringan itu terbentuk sejak Pemilihan Presiden 2014. Hubungan kemudian dipertahankan dalam Pemilihan Presiden 2019 dan kembali bergerak ketika pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengikuti Pemilihan Presiden 2024.
Pada Mei 2026, Jokowi menggelar silaturahmi dengan 157 ketua relawan dan pembuat konten yang sebelumnya terlibat dalam pemenangan Prabowo Gibran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa kelompok pendukung yang dibangun selama beberapa pemilihan belum sepenuhnya membubarkan diri setelah pergantian pemerintahan.
Organisasi seperti Projo juga masih membawa nama serta arahan politik Jokowi. Pada Juli 2026, pengurus Projo menyatakan bahwa arahan yang mereka terima tetap berupa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dan pasangan tersebut untuk dua periode. Pernyataan ini merupakan posisi organisasi relawan, bukan keputusan resmi Jokowi sebagai pejabat negara.
Keberadaan jaringan relawan memberi Jokowi kelebihan yang tidak dimiliki semua mantan presiden. Ia dapat menyampaikan pesan kepada kelompok pendukung tanpa harus mempunyai struktur partai sendiri. Relawan juga mampu bergerak lebih lentur karena tidak seluruh kegiatannya terikat tata organisasi partai.
PSI Menjadi Tempat Pengaruh Jokowi Terlihat Jelas
Kedekatan Jokowi dengan PSI merupakan bentuk pengaruh politik yang paling mudah diamati. Partai tersebut dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, sementara sejumlah pengurusnya secara terbuka menyebut Jokowi sebagai mentor, inspirator, dan guru politik.
Dalam Rapat Kerja Nasional PSI di Makassar pada 31 Januari 2026, Jokowi meminta kader membangun struktur yang kuat hingga tingkat desa. Ia juga menyatakan siap bekerja keras untuk PSI dan datang ke provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan apabila dibutuhkan.
Pesan itu tidak terdengar seperti sambutan seorang tamu biasa. Jokowi berbicara mengenai kebutuhan mesin partai, militansi pengurus, target elektoral, dan kedekatan kader dengan masyarakat. Pengurus PSI kemudian menjadikan arahan tersebut sebagai dasar untuk memperkuat organisasi menuju Pemilu 2029.
Meski demikian, posisi resminya di PSI sempat belum ditetapkan secara terbuka. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni pada 28 Juni 2026 menyatakan Jokowi belum berada dalam struktur resmi dan menyebut posisinya sebagai mentor, motivator, serta bapak ideologis partai.
Ketidakjelasan jabatan formal justru memberi Jokowi ruang bergerak lebih luas. Ia dapat berpidato, menghadiri kegiatan daerah, dan mendorong konsolidasi tanpa dibebani tanggung jawab harian sebagai pengurus. Dalam saat yang sama, PSI memperoleh keuntungan dari keterkaitan langsung dengan tokoh yang pernah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun.
“Pengaruh Jokowi di PSI terlihat bukan dari jabatan yang tertulis di kartu anggota, melainkan dari kesediaan kader menjadikan arahannya sebagai pedoman kerja politik.”
Safari Politik Memperlihatkan Kemampuan Mobilisasi
Kegiatan Jokowi di Lampung pada akhir Juni 2026 memperlihatkan bahwa ia masih mempunyai kemampuan menarik massa, menghubungkan agenda partai dengan kegiatan masyarakat, serta menjaga hubungan dengan kelompok pendukung di daerah.
Kunjungan selama tiga hari itu mencakup kegiatan PSI di Mesuji, Tanggamus, Tulang Bawang, dan wilayah lain. Jokowi juga bertemu tokoh masyarakat, pelaku usaha kecil, kelompok adat, santri, serta relawan.
Model kunjungan tersebut menyerupai gaya politik yang membesarkan nama Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo. Pertemuan dibuat dekat dengan masyarakat, agenda partai digabungkan dengan kunjungan pasar atau kegiatan ekonomi warga, sedangkan komunikasi disampaikan melalui bahasa yang ringan.
Safari daerah juga memberi manfaat langsung bagi PSI. Partai dapat menghadirkan mantan presiden di hadapan kader lokal, memperoleh perhatian media nasional, dan menarik masyarakat yang sebelumnya belum mempunyai hubungan dengan organisasi tersebut.
Bagi Jokowi, perjalanan ke daerah menjadi cara untuk menjaga kehadiran politik tanpa harus terus berada di Jakarta. Ia dapat memperkuat hubungan emosional dengan pendukung sekaligus mengukur penerimaan masyarakat terhadap keterlibatannya dalam PSI.
Projo menyebut rangkaian perjalanan tersebut sebagai usaha merawat kedekatan Jokowi dengan masyarakat. Namun, kegiatan yang melibatkan struktur partai, pertemuan relawan, dan pesan menuju Pemilu 2029 tetap mempunyai nilai politik yang tidak dapat dipisahkan dari agenda sosialnya.
Gibran Menjadi Penghubung dengan Pusat Kekuasaan
Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden menjadi unsur penting dalam pembahasan mengenai pengaruh Jokowi. Gibran memiliki jabatan konstitusional, mengikuti sidang kabinet, menjalankan tugas pemerintahan, dan berada dalam satu pasangan kepemimpinan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Posisi tersebut membuat nama Jokowi tidak pernah benar benar jauh dari pusat pemerintahan. Setiap langkah politik Gibran sering dikaitkan dengan ayahnya, meskipun sebagai wakil presiden ia memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan mandat pemilihnya sendiri.
Hubungan keluarga tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa Jokowi mengendalikan keputusan Gibran. Akan tetapi, kedekatan personal memungkinkan pertukaran pandangan yang sulit dipisahkan dari hubungan ayah dan anak.
Bagi kelompok relawan, posisi Gibran juga menjadi alasan untuk terus mempertahankan organisasi. Mereka tidak lagi hanya mengawal warisan pemerintahan Jokowi, tetapi mempunyai tokoh yang masih berada dalam pemerintahan aktif.
Keuntungan politik lain berada pada kesinambungan nama keluarga. Jokowi tidak perlu menduduki jabatan partai atau pemerintahan untuk tetap dibicarakan karena perjalanan Gibran sebagai wakil presiden selalu menarik perhatian publik.
Hubungan dengan Prabowo Menentukan Luas Pengaruh
Besarnya pengaruh Jokowi tidak dapat dibahas tanpa melihat hubungannya dengan Prabowo Subianto. Keduanya pernah bersaing dalam dua pemilihan presiden, lalu membangun kerja sama setelah Prabowo masuk ke kabinet Jokowi sebagai menteri pertahanan.
Hubungan tersebut berlanjut setelah Prabowo menjadi presiden. Pada Juli 2025, Prabowo mendatangi kediaman Jokowi di Surakarta. Sekretariat Negara saat itu menyebut pertemuan keduanya membahas hubungan internasional serta konsistensi diplomasi Indonesia.
Jokowi juga tetap hadir dalam kegiatan resmi nasional. Dalam peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli 2026, Presiden Prabowo menyebut serta menghormati Jokowi bersama mantan pemimpin nasional lain yang hadir.
Kedekatan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi antara mantan presiden dan presiden aktif masih terbuka. Namun, komunikasi tidak sama dengan kendali. Prabowo mempunyai kekuasaan konstitusional, koalisi politik, jajaran menteri, dan jaringan pendukung sendiri.
Pengaruh Jokowi akan tetap kuat selama kepentingannya sejalan dengan Prabowo. Ketika keduanya mendukung pemerintahan yang sama, jaringan relawan dan basis pendukung dapat saling menguatkan. Perbedaan kepentingan dapat mengubah hubungan itu karena keputusan akhir pemerintahan berada di tangan presiden aktif.
“Pengaruh Jokowi terlihat besar, tetapi batasnya berada pada kewenangan Prabowo sebagai pemegang kekuasaan resmi dan kemampuan Presiden menjaga koalisi dengan kekuatannya sendiri.”
Popularitas Lama Masih Menjadi Modal
Jokowi mengakhiri masa pemerintahannya dengan tingkat penerimaan publik yang relatif tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia pada September 2024 mencatat kepuasan terhadap kinerjanya berada di angka 75 persen, meski turun dari 82 persen pada Juli tahun yang sama.
Angka tersebut tidak dapat dianggap sebagai ukuran penerimaan Jokowi pada 2026 karena waktu, isu, dan keadaan politik telah berubah. Namun, kepuasan tinggi menjelang akhir jabatan membantu menjelaskan mengapa namanya masih mempunyai nilai bagi partai dan kelompok relawan.
Lembaga Pemilih Indonesia pada Juni 2026 juga melaporkan bahwa 70,2 persen responden surveinya menilai kedekatan PSI dengan Jokowi dapat meningkatkan citra positif partai. Survei itu dilakukan secara daring terhadap 1.922 responden di 32 provinsi, sehingga hasilnya perlu dibaca sesuai metode pengumpulan data dan tidak disamakan begitu saja dengan survei probabilitas nasional.
Modal popularitas memungkinkan Jokowi memindahkan sebagian perhatian publik kepada organisasi yang didukungnya. Namun, perhatian belum tentu berubah menjadi suara. Pemilih dapat menyukai seorang tokoh tanpa otomatis memilih partai yang berada di dekatnya.
Tantangan PSI Menunjukkan Pengaruh Tidak Selalu Menjadi Suara
Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh sekitar 2,81 persen suara sah nasional dan gagal melewati ambang batas untuk masuk DPR. Hasil tersebut ditetapkan melalui rekapitulasi nasional KPU.
Hasil itu menjadi pengingat bahwa hubungan dengan keluarga Jokowi belum cukup untuk membawa PSI ke parlemen. Kaesang telah menjadi ketua umum sebelum pemungutan suara, sementara kedekatan partai dengan Jokowi sudah terlihat dalam berbagai kegiatan.
Untuk Pemilu 2029, PSI harus mengubah perhatian media menjadi organisasi yang bekerja di tempat pemungutan suara. Partai membutuhkan calon legislatif yang dikenal, pengurus daerah, saksi, pendanaan, program, serta kemampuan merawat pemilih dalam waktu panjang.
Arahan Jokowi agar struktur dibangun sampai tingkat desa menunjukkan bahwa ia memahami kelemahan tersebut. Ketenaran seorang tokoh dapat menarik orang datang ke acara, tetapi kemenangan legislatif ditentukan oleh kerja yang jauh lebih rinci.
Pengaruh Jokowi baru dapat disebut berhasil secara elektoral apabila PSI mampu menembus DPR atau memperoleh kenaikan suara besar pada 2029. Sebelum itu, kedekatan dengan Jokowi masih berupa modal yang belum sepenuhnya diuji.
Relawan Menjadi Kekuatan Sekaligus Beban
Kelompok relawan memberikan kemampuan mobilisasi yang cepat. Mereka dapat mengadakan pertemuan, menyebarkan pesan, merespons isu, serta mendukung tokoh tanpa menunggu keputusan panjang seperti di dalam partai.
Namun, relawan tidak selalu bergerak dalam satu komando. Ada banyak organisasi dengan pengurus, kepentingan, dan hubungan politik berbeda. Sebagian mendukung PSI, sebagian lebih dekat dengan partai koalisi Prabowo, sedangkan lainnya berfokus mempertahankan posisi Gibran.
Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan selama arah besarnya sama. Persoalan muncul ketika terjadi perebutan akses, jabatan, atau pengakuan sebagai kelompok yang paling dekat dengan Jokowi.
Pertemuan Jokowi dengan 157 ketua relawan pada Mei 2026 menunjukkan besarnya jumlah simpul yang masih ingin menjaga hubungan dengannya. Jumlah besar tersebut sekaligus menuntut kemampuan mengelola harapan agar jaringan tidak terpecah menjelang pemilihan berikutnya.
Sorotan Publik Menjadi Bagian dari Kekuasaan Nonformal
Setiap pernyataan Jokowi masih dapat mengisi pemberitaan nasional. Jawaban singkat mengenai statusnya di PSI, pilihan pakaian partai, atau rencana kunjungan daerah dapat memunculkan pembahasan selama berhari hari.
Kemampuan menguasai perhatian merupakan bentuk kekuasaan nonformal. Tokoh yang terus dibicarakan dapat memengaruhi agenda partai, memaksa lawan memberi tanggapan, dan menjaga pendukung tetap aktif.
Namun, perhatian publik juga membawa risiko. Kritik terhadap keluarga politik, persoalan demokrasi, serta tudingan mengenai pembentukan kekuasaan berbasis keluarga tetap mengikuti setiap langkah Jokowi.
Keterlibatannya yang semakin terbuka di PSI dapat memperkuat pendukung, tetapi juga memudahkan lawan menggambarkan partai tersebut sebagai kendaraan keluarga. PSI harus menunjukkan bahwa organisasi mempunyai gagasan, kader, dan keputusan yang tidak hanya bergantung pada satu nama.
Pengaruh Besar Tidak Sama dengan Kekuasaan Tanpa Batas
Jokowi saat ini tidak mempunyai fraksi di DPR atas namanya sendiri, tidak memimpin kabinet, dan belum diumumkan sebagai pemegang jabatan resmi utama di PSI hingga keterangan partai pada akhir Juni 2026.
Ia tetap bergantung pada kesediaan partai, relawan, pejabat, dan masyarakat untuk mengikuti arahannya. Ketika kepentingan mereka berubah, loyalitas juga dapat berkurang.
Pengaruh mantan presiden biasanya ikut bergerak mengikuti hasil pemilu, kondisi ekonomi, hubungan dengan penguasa aktif, dan kemampuan membentuk generasi penerus. Jokowi saat ini memiliki Gibran di pemerintahan dan Kaesang di PSI, tetapi keduanya tetap harus membuktikan kemampuan politik melalui jabatan masing masing.
Pemilu 2029 akan menjadi ujian paling jelas. Dukungan Jokowi kepada Prabowo Gibran, keterlibatannya dalam penguatan PSI, dan kerja relawan akan bertemu dalam satu arena elektoral. Hasilnya akan memperlihatkan apakah pengaruh yang tampak besar pada 2026 mampu bertahan menjadi pilihan pemilih, atau hanya kuat sebagai daya tarik figur di luar bilik suara.
